Dasar Hukum Penerimaan CPNS – Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan salah satu proses penting dalam pembangunan sumber daya manusia aparatur negara. Proses ini tidak hanya sekadar administratif, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjamin transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Artikel ini akan mengupas tuntas dasar hukum penerimaan CPNS, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri yang mengatur setiap aspek dalam proses seleksi dan pengangkatan CPNS.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)

UU ASN merupakan landasan hukum utama yang mengatur segala hal terkait manajemen ASN, termasuk penerimaan CPNS. Undang-undang ini menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman.

Beberapa poin penting dalam UU ASN terkait penerimaan CPNS antara lain:

• Asas-asas Manajemen ASN: UU ASN menetapkan asas-asas manajemen ASN, seperti asas kepastian hukum, asas profesionalitas, asas proporsionalitas, asas keterbukaan, asas partisipatif, asas akuntabilitas, dan asas nondiskriminatif. Asas-asas ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan penerimaan CPNS.
• Hak dan Kewajiban ASN: UU ASN mengatur hak dan kewajiban ASN, termasuk hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam seleksi CPNS, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan kewajiban untuk setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah.
• Sistem Merit: UU ASN mengamanatkan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, termasuk dalam penerimaan CPNS. Sistem merit adalah sistem yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan berdasarkan faktor-faktor seperti nepotisme, kronisme, atau diskriminasi.
• Pengadaan ASN: UU ASN mengatur proses pengadaan ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengumuman lowongan, seleksi, hingga pengangkatan. Proses pengadaan ASN harus dilakukan secara terbuka, kompetitif, adil, objektif, dan bebas dari KKN.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (PP 11/2017)

PP 11/2017 merupakan peraturan pelaksanaan dari UU ASN yang mengatur secara lebih rinci mengenai manajemen PNS, termasuk penerimaan CPNS. Beberapa poin penting dalam PP 11/2017 terkait penerimaan CPNS antara lain:

• Perencanaan Kebutuhan PNS: PP 11/2017 mengatur tata cara perencanaan kebutuhan PNS, mulai dari analisis jabatan, analisis beban kerja, hingga penetapan formasi. Perencanaan kebutuhan PNS harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
• Pengumuman Lowongan CPNS: PP 11/2017 mengatur tata cara pengumuman lowongan CPNS, termasuk informasi mengenai persyaratan umum dan khusus, jadwal seleksi, dan tata cara pendaftaran. Pengumuman lowongan CPNS harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
• Seleksi CPNS: PP 11/2017 mengatur tata cara seleksi CPNS, termasuk jenis-jenis tes, kriteria penilaian, dan tata cara pengumuman hasil seleksi. Seleksi CPNS harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
• Pengangkatan CPNS: PP 11/2017 mengatur tata cara pengangkatan CPNS, termasuk penetapan NIP, pengambilan sumpah/janji, dan penempatan. Pengangkatan CPNS harus dilakukan berdasarkan hasil seleksi dan sesuai dengan kebutuhan instansi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB)

Permenpan RB merupakan peraturan menteri yang mengatur lebih spesifik mengenai pelaksanaan penerimaan CPNS. Permenpan RB biasanya diterbitkan setiap tahun untuk mengatur pelaksanaan seleksi CPNS pada tahun tersebut. Beberapa poin penting dalam Permenpan RB terkait penerimaan CPNS antara lain:

• Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS: Permenpan RB menetapkan kriteria penetapan kebutuhan PNS, seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan kompetensi yang dibutuhkan.
• Pelaksanaan Seleksi CPNS: Permenpan RB mengatur pelaksanaan seleksi CPNS, termasuk jenis-jenis tes, materi ujian, bobot nilai, dan passing grade.
• Tata Cara Pendaftaran CPNS: Permenpan RB mengatur tata cara pendaftaran CPNS, termasuk persyaratan administrasi, jadwal pendaftaran, dan tata cara pengisian formulir pendaftaran.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara (Peraturan BKN)

Peraturan BKN merupakan peraturan teknis yang mengatur lebih detail mengenai pelaksanaan seleksi CPNS. Peraturan BKN biasanya diterbitkan untuk mengatur pelaksanaan tes tertentu, seperti Tes Kompetensi Dasar (TKD) atau Tes Kompetensi Bidang (TKB). Beberapa poin penting dalam Peraturan BKN terkait penerimaan CPNS antara lain:

• Jenis-jenis Tes: Peraturan BKN mengatur jenis-jenis tes yang digunakan dalam seleksi CPNS, seperti TKD, TKB, dan wawancara.
• Materi Ujian: Peraturan BKN mengatur materi ujian untuk setiap jenis tes, termasuk kisi-kisi soal dan contoh soal.
• Bobot Nilai: Peraturan BKN mengatur bobot nilai untuk setiap jenis tes.
• Passing Grade: Peraturan BKN menetapkan passing grade atau nilai ambang batas kelulusan untuk setiap jenis tes.

Baca juga : Pendaftaran Tes CPNS

Dasar hukum penerimaan CPNS merupakan landasan yang kuat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan berkualitas. Dengan memahami dasar hukum ini, calon pelamar dapat mengetahui hak dan kewajibannya, serta memahami proses seleksi dan pengangkatan CPNS. Selain itu, dasar hukum ini juga memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa proses penerimaan CPNS dilakukan secara transparan, adil, dan akuntabel.

Penting untuk diingat:

• Selalu pantau informasi terbaru mengenai penerimaan CPNS melalui situs resmi BKN dan instansi terkait.
• Baca dengan teliti pengumuman resmi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Persiapkan diri dengan baik untuk menghadapi seleksi CPNS.
• Jaga integritas dan kejujuran selama proses seleksi.

Program Premium CPNS 2024

“Kami Bantu, Kami Pandu, Kami Bimbing Sampai Amazing!” 🌟

📋 Cara Membeli dengan Mudah:

1. Unduh Aplikasi JadiASN: Temukan aplikasi JadiASN di Play Store atau App Store, atau akses langsung melalui website.
2. Masuk ke Akun Anda: Login ke akun JadiASN Anda melalui aplikasi atau situs web.
3. Pilih Paket yang Cocok: Dalam menu “Beli”, pilih paket bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pastikan untuk melihat detail setiap paket.
4. Gunakan Kode Promo: Masukkan kode “CPNS2024” untuk mendapat diskon spesial sesuai poster promo
5. Gunakan Kode Afiliasi: Jika Anda memiliki kode “RES128”, masukkan untuk diskon tambahan.
6. Selesaikan Pembayaran: Pilih metode pembayaran dan selesaikan transaksi dengan aman.
7. Aktivasi Cepat: Paket Anda akan aktif dalam waktu singkat setelah pembayaran berhasil.

Ayoo Download Aplikasi JadiAsn karena banyak sekali yang bisa kamu dapatkan agar kalian CEPAT TERLATIH dengan Soal soal CPNS 2024!!!

• Dapatkan ribuan soal CPNS 2024 dengan pembahasan yang mudah dipahami, berupa video dan teks
• Live Class Gratis (Berlajar Bareng lewat Zoom)
• Materi-materi CPNS 2024
• Ratusan Latsol CPNS 2024
• Puluhan paket Simulasi CPNS 2024
• dan masih banyak lagi yang lainnya

Kriteria dan Fokus
Dikatakan bahwa proses seleksi akan berjalan ketat dan transparan. Tidak akan ada pengecualian atau bentuk manipulasi dalam proses ini. Hal ini sejalan dengan misi pemerintah yang dikepalai oleh Presiden Jokowi untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan berkelas dunia.

Pendaftaran dan Lanjutan
Meski portal SSCASN belum dibuka, calon pelamar diingatkan untuk segera mempersiapkan berkas dan persyaratan. Jadwal lengkap, mulai dari tahap pengumuman, pendaftaran, hingga pelaksanaan seleksi, akan segera diinformasikan setelah mendapat persetujuan resmi.

Dengan begitu, bagi Anda yang berambisi memasuki dunia kepegawaian pemerintah, baik sebagai PNS atau PPPK, ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Tetap ikuti informasi resmi dan bersiaplah sejak dini.

Mau berlatih Soal-soal CPNS 2024? Ayoo segera Masuk Grup Latihan Soal-soal CPNS 2024 Sekarang juga!!

BACA JUGA : Formasi Terbanyak di CPNS Guru 2024!