Berapa Gaji Guru yang Belum PNS? Kok Bisa Segitu?

Berapa Gaji Guru yang Belum PNS – Dalam dunia pendidikan, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi penerus bangsa.

Namun, banyak orang yang masih bertanya-tanya mengenai berapa gaji guru yang belum PNS? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan mengingat banyaknya guru honorer atau non-ASN yang mengabdikan diri di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

Meskipun mereka tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), kontribusi mereka dalam pendidikan tetap tak ternilai.

Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan baru terkait gaji dan tunjangan bagi guru, termasuk mereka yang belum PNS.

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan mendorong peningkatan kualitas pendidikan di tanah air. Dengan adanya perubahan ini, penting untuk mengetahui berapa gaji guru yang belum PNS dan bagaimana sistem penggajian mereka.

Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai struktur gaji guru non-PNS, tunjangan yang diterima, serta tantangan yang dihadapi oleh mereka dalam menjalankan profesi mulia ini.

Baca juga: SPPI 2025 Informasi Resmi dari Pemerintah, Simak Detailnya!

Struktur Gaji Guru Non-PNS di Indonesia

Guru non-PNS atau yang lebih dikenal sebagai guru honorer merupakan bagian penting dari sistem pendidikan di Indonesia. Mereka banyak dijumpai di sekolah-sekolah negeri maupun swasta, terutama di daerah-daerah yang kekurangan tenaga pengajar tetap. Meskipun peran mereka sangat vital dalam mendukung jalannya kegiatan belajar mengajar, kondisi finansial yang mereka hadapi kerap kali jauh dari layak.

Gaji guru honorer di Indonesia tidak memiliki standar nasional yang seragam. Besarannya sangat bergantung pada beberapa variabel, seperti:

• Lokasi dan status sekolah (negeri/swasta)
• Kebijakan pemerintah daerah masing-masing
• Tingkat pendidikan yang diajar
• Lama pengalaman mengajar
• Sumber dana (BOS, APBD, yayasan, atau swadaya sekolah)

Secara umum, berikut ini adalah rata-rata gaji guru honorer berdasarkan jenjang pendidikan:

• Guru Taman Kanak-Kanak (TK):
  Gaji berkisar antara Rp1.000.000 – Rp2.000.000 per bulan.
  Banyak guru TK bekerja di bawah yayasan swasta dengan pendanaan terbatas, sehingga gaji sering kali sangat minim dan bahkan bisa dibayar tidak rutin.
• Guru Sekolah Dasar (SD):
  Rata-rata menerima gaji antara Rp1.500.000 – Rp2.500.000 per bulan.
  Di beberapa daerah, guru SD honorer bahkan masih dibayar harian atau per jam mengajar, tanpa kepastian kontrak.
• Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP):
  Gaji berada pada kisaran Rp2.000.000 – Rp3.000.000 per bulan.
  Jumlah ini sedikit lebih tinggi dibanding guru SD, karena beban ajar dan kompleksitas materi yang diajarkan juga meningkat.
• Guru Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK):
  Gaji biasanya berada di angka Rp2.500.000 – Rp4.000.000 per bulan.
  Namun, capaian ini umumnya hanya dinikmati oleh guru honorer di kota besar atau yang mengajar di sekolah favorit.

Meski angka-angka di atas terlihat cukup, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak guru honorer masih menerima gaji jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di daerah mereka. Bahkan, ada kasus guru yang hanya digaji Rp300.000 – Rp500.000 per bulan, terutama di wilayah terpencil atau sekolah dengan dana terbatas.

Selain itu, banyak guru honorer tidak menerima fasilitas tunjangan atau jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan hari tua, atau jaminan pensiun. Mereka juga tidak memiliki kepastian jenjang karier atau kenaikan gaji secara berkala sebagaimana guru yang berstatus PNS.

Baca juga: Login SSCASN PPPK 2024: Trik Jitu Agar Berhasil!

Pemerintah Resmi Berlakukan Tunjangan Profesi untuk Guru Non-PNS Mulai 2025

Pada tahun 2025, pemerintah akan mulai memberlakukan kebijakan baru yang memberikan angin segar bagi para guru non-Pegawai Negeri Sipil (non-PNS), khususnya mereka yang telah menyelesaikan program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Dalam kebijakan ini, guru honorer bersertifikat akan menerima tunjangan profesi sebesar Rp2 juta per bulan, sebagai bentuk apresiasi atas upaya mereka dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme di bidang pendidikan.

Tunjangan ini bersifat terpisah dari gaji pokok yang biasa diterima guru dari instansi sekolah tempat mereka mengajar. Dengan demikian, pendapatan total yang diterima oleh guru honorer bersertifikat akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebagai ilustrasi:

Seorang guru honorer yang sebelumnya menerima gaji pokok sebesar Rp1,5 juta per bulan kini akan memperoleh tambahan tunjangan profesi Rp2 juta, sehingga total penghasilannya menjadi Rp3,5 juta per bulan.

Tujuan dan Dampak Kebijakan Tunjangan Profesi Guru Non-PNS

Kebijakan pemberian tunjangan profesi bagi guru non-Pegawai Negeri Sipil (non-PNS) bukan semata-mata ditujukan sebagai bentuk insentif finansial. Lebih dari itu, kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan negara terhadap dedikasi, kompetensi, dan profesionalisme para pendidik yang telah mengabdikan diri meskipun berada di luar jalur kepegawaian formal pemerintah.

Salah satu tujuan utama dari kebijakan ini adalah mendorong lebih banyak guru honorer untuk mengikuti dan menyelesaikan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Program ini menjadi syarat utama dalam memperoleh sertifikasi pendidik yang diakui secara nasional.

Dengan meningkatnya jumlah guru yang tersertifikasi, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam dunia pendidikan, terutama di sekolah-sekolah swasta atau lembaga pendidikan non-negeri.

Pemberian tunjangan profesi ini membawa sejumlah dampak positif yang signifikan, antara lain:

1. Peningkatan Motivasi dan Kesejahteraan Guru
   Dengan adanya tambahan penghasilan dari tunjangan profesi, kesejahteraan guru non-PNS diharapkan mengalami peningkatan. Hal ini penting karena kondisi finansial yang lebih baik dapat berdampak langsung pada semangat kerja dan dedikasi mereka dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Guru yang merasa dihargai secara profesional dan material cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi dalam mengajar, membimbing, dan mendidik siswa secara optimal.
2. Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Non-Negeri
   Keberadaan tenaga pendidik yang tersertifikasi dan profesional akan turut meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah-sekolah non-negeri. Sertifikasi PPG tidak hanya menguji kompetensi akademik, tetapi juga kemampuan pedagogis, sosial, dan kepribadian seorang guru. Dengan demikian, peserta didik di sekolah swasta juga akan mendapatkan hak atas pendidikan berkualitas, setara dengan yang diperoleh di sekolah negeri.
3. Mengurangi Kesenjangan antara Guru PNS dan Non-PNS
   Salah satu permasalahan klasik dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah adanya kesenjangan yang cukup lebar antara guru PNS dan non-PNS, terutama dalam hal kesejahteraan dan pengakuan profesi. Dengan diterapkannya kebijakan tunjangan profesi ini, diharapkan ketimpangan tersebut dapat diperkecil. Guru non-PNS yang memenuhi syarat dan berprestasi akan mendapatkan penghargaan yang sepadan, sehingga tercipta iklim kerja yang lebih adil dan setara di lingkungan pendidikan.

Secara keseluruhan, kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif, meritokratis, dan berorientasi pada peningkatan mutu. Keberhasilan implementasi kebijakan ini tentu memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta lembaga pendidikan dalam mengawal proses sertifikasi dan distribusi tunjangan secara transparan dan tepat sasaran.

Baca juga: Pengertian Nakes, Peran dan Pentingnya Tenaga Kesehatan dalam Masyarakat

95% pengguna strategi ini berhasil lolos CAT CPNS 2024!

Aplikasi JadiASN memiliki fitur simulasi CPNS 2025 dengan lebih dari 5.000 soal SKD dan SKB yang diperbarui setiap tahun! Klik di Sini!

Tantangan yang Dihadapi oleh Guru Non-PNS di Indonesia

Guru non-PNS atau yang lebih dikenal dengan sebutan guru honorer memainkan peran vital dalam sistem pendidikan nasional. Meskipun kontribusi mereka begitu besar, para guru non-PNS masih menghadapi sejumlah tantangan serius yang berdampak langsung pada kesejahteraan pribadi dan profesional mereka.

Meski terdapat beberapa peningkatan dalam bentuk tunjangan dan insentif, tantangan struktural dan sistemik tetap menjadi hambatan yang perlu segera diatasi.

1. Kesenjangan Gaji yang Masih Mengakar

Salah satu tantangan paling mencolok adalah kesenjangan gaji antara guru non-PNS dan guru PNS. Berdasarkan data dari Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), sekitar 74% guru honorer di Indonesia masih menerima gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR).

Fakta ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru honorer belum menerima imbalan yang setimpal dengan tanggung jawab mereka dalam mendidik generasi penerus bangsa. Kondisi ini tak hanya memengaruhi kesejahteraan pribadi guru, namun juga berdampak pada motivasi dan kualitas pengajaran di lapangan.

2. Ketidakpastian Status Kepegawaian

Berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki status dan jaminan pekerjaan yang jelas, guru non-PNS berada dalam posisi yang rentan. Mereka tidak memiliki kepastian dalam hal masa kerja, tunjangan pensiun, atau perlindungan hukum yang memadai.

Status kerja mereka sangat bergantung pada kebijakan sekolah atau pemerintah daerah setempat, yang kerap berubah-ubah seiring dengan pergantian kebijakan atau kepala daerah. Ketidakstabilan ini menjadikan profesi guru non-PNS tidak hanya kurang menjanjikan secara finansial, tetapi juga secara karier jangka panjang.

3. Keterbatasan Fasilitas dan Dukungan Profesional

Banyak guru non-PNS mengajar di sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas terbatas, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Minimnya akses terhadap media pembelajaran modern, laboratorium, atau pelatihan profesional membuat guru kesulitan untuk menyampaikan materi secara optimal.

Mereka sering kali harus menggunakan dana pribadi untuk membeli alat bantu ajar atau mengikuti pelatihan. Kurangnya dukungan institusional ini menempatkan mereka dalam posisi yang kurang ideal untuk memberikan pendidikan yang berkualitas.

Harapan dan Langkah Konkret untuk Masa Depan Guru Non-PNS

Meski tantangan yang dihadapi cukup kompleks, pemerintah menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kesejahteraan guru non-PNS melalui sejumlah program strategis dan alokasi anggaran yang lebih besar.

1. Peningkatan Anggaran Pendidikan Nasional

Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, sektor pendidikan mendapatkan alokasi sebesar Rp81,6 triliun. Kenaikan anggaran ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-PNS, terutama melalui pemberian tunjangan yang lebih adil dan program pengangkatan guru menjadi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

2. Program Sertifikasi dan Peningkatan Kompetensi

Pemerintah menargetkan lebih dari 800.000 guru untuk mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada tahun 2025. Sertifikasi ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas dan kompetensi guru dalam proses belajar-mengajar, tetapi juga membuka akses untuk mendapatkan tunjangan profesi, yang dapat meningkatkan pendapatan bulanan secara signifikan.

3. Bantuan Pendidikan dan Penguatan Kualifikasi

Salah satu langkah penting lainnya adalah pemberian bantuan pendidikan bagi guru-guru yang belum memiliki kualifikasi setara D-IV atau S-1. Ini merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas tenaga pendidik di Indonesia, sekaligus membuka jalan bagi guru honorer untuk memiliki karier yang lebih baik di masa mendatang.

Pertanyaan mengenai berapa gaji yang diterima oleh guru non-PNS tidak bisa dilepaskan dari persoalan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam sektor pendidikan.

Meski berbagai tantangan seperti gaji rendah, ketidakpastian status, dan minimnya fasilitas masih membayangi, hadirnya kebijakan baru dan program pemerintah di tahun 2025 membuka harapan baru.

Masa depan guru non-PNS akan lebih cerah apabila komitmen peningkatan kesejahteraan ini diwujudkan secara konsisten dan merata di seluruh daerah.

Semoga artikel ini menjadi bahan refleksi dan dorongan bagi semua pihak—baik pemerintah, masyarakat, maupun institusi pendidikan—untuk bersama-sama menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih adil, profesional, dan bermartabat bagi seluruh tenaga pengajar di Indonesia.

Baca juga: CPNS 2025 untuk Lulusan Statistik, Formasi Eksklusif Menanti!

Sumber referensi:

• https://www.antaranews.com/berita/4509409/besaran-gaji-guru-asn-dan-non-asn-2025-begini-rinciannya
• https://www.cnbcindonesia.com/news/20241202074033-4-592540/berapa-gaji-dan-tunjangan-guru-pns-pppk-dan-honorer-2025
• https://tirto.id/berapa-besaran-kenaikan-gaji-guru-2025-prabowo-cek-rinciannya-g6ie
• Soal Aplikasi Jadiasn.id

Program Value Jadi ASN 2025

“Value Tanpa Batas, Kerjakan Sampai Tuntas, Dijamin Hasil Puas”

📋 Cara Membeli dengan Mudah:

1. Unduh Aplikasi JadiASN: Temukan aplikasi JadiASN di Play Store atau App Store, atau akses langsung melalui website.
2. Masuk ke Akun Anda: Login ke akun JadiASN Anda melalui aplikasi atau situs web.
3. Pilih Paket yang Cocok: Dalam menu “Beli”, pilih paket bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pastikan untuk melihat detail setiap paket.
4. Gunakan Kode Promo: Masukkan kode “AMBISASN” untuk mendapat diskon spesial sesuai poster promo
5. Gunakan Kode Afiliasi: Jika Anda memiliki kode “RES128”, masukkan untuk diskon tambahan.
6. Selesaikan Pembayaran: Pilih metode pembayaran dan selesaikan transaksi dengan aman.
7. Aktivasi Cepat: Paket Anda akan aktif dalam waktu singkat setelah pembayaran berhasil.

Ayoo Download Aplikasi JadiAsn karena banyak sekali yang bisa kamu dapatkan agar kalian CEPAT TERLATIH dengan Soal soal CPNS 2025!!!

• Dapatkan ribuan soal CPNS 2025 dengan pembahasan yang mudah dipahami, berupa video dan teks
• Live Class Gratis (Berlajar Bareng lewat Zoom)
• Materi-materi CPNS 2025
• Ratusan Latsol CPNS 2025
• Puluhan paket Simulasi CPNS 2025
• dan masih banyak lagi yang lainnya

Mau berlatih Soal-soal CPNS 2025? Ayoo segera Masuk Grup Latihan Soal-soal CPNS 2025 Sekarang juga!!

Cocok banget untuk yang pengen jadi PNS, Berlatih dengan cepat hanya pakai buku-buku CPNS 2025 Terpercaya

📋 Keuntungan Buku CPNS 2025

1. ✅Tersedia ribuan soal Tes CPNS 2025 (sudah sesuai sistem terbaru)
2. ✅Materi materi SKD sudah sesuai FR CPNS
3. ✅Tersedia Video pembahasan tiap soalnya

Selain ini Kalian akan mendapatkan Keuntungan

1. Program Premium Gratis selama 7 Hari

Kamu bisa mengakses premium di Aplikasi JadiASN secara gratis selama 7 hari pastinya akan membantu kamu memaksimalkan sistem pembelajaran karena mengkolaborasikam online dan offline lewat buku.

2. 20x live class zoom materi dan bahas soal CPNS

Dilakukan setiap hari senin-jumat pukul 19.00 – 20.00 WIB dimana link zoom tersedia di aplikasi jadiasn menu live class

3. 5 Paket simulasi CPNS

Simulasi yang disesuaikan dengan ujian aslinya dari jumlah soalnya, waktu pengerjaannya, kisi-kisi materi sesuai dengan pemerintah dengan fitur sebagai berikut :
 ✅Terdapat Analisis peluang kelolosan dengan nilai ambang batas
 ✅Terdapat Analisis Kecepatan jawab soal
 ✅Terdapat Analisis salah dan benar
 ✅Bisa diakses via laptop/PC lewat web
 ✅Grafik perkembangan skor simulasi
 ✅Ranking nasional, provinsi, kabupaten
 ✅Pembahasan teks bisa didownload dan diprint
 ✅Simulasi berwaktu sesuai format Ujian Tesnya
 ✅Skor keluar real time
 ✅Soal bisa didownload dan diprint
 ✅Video pembahasan dan teks pembahasan
 ✅Zoom out/ in tampilan soal

4. 20 Paket Latihan soal CPNS

Fitur untuk berlatih soal-soal CPNS dengan sistem 10 soal 10 menit yang memiliki fitur yang sama dengan fitur simulasi CPNS

✅buku cpns 2023 2024
✅buku cpns terlengkap 2024
✅buku cpns 2022 recommended
✅buku cpns terupdate 2024
✅buku cpns bumn 2024
✅buku cpns kemenkumham
✅buku cpns perawat 2024
✅buku cpns kemenkumham 2024
✅buku cpns kejaksaan 2024

Pendapatmu sangat berarti bagi kami! Klik link berikut untuk memberikan feedback dan bantu kami menjadi lebih baik lagi https://bit.ly/FeedbackArtikelJadiASN