PDH PNS – Pakaian Dinas Harian (PDH) menentukan kesan pertama pelayanan publik. Artikel ini menjelaskan aturan terbaru tentang PDH bagi ASN, rincian penggunaannya, data terkait ASN.
Dan CPNS terbaru, serta hal yang perlu diperhatikan oleh pegawai. Semua statistik dan rujukan kebijakan yang disebutkan merujuk pada dokumen dan rilis resmi terbaru sampai 2025.
Ringkasan Singkat Aturan Terbaru
Perubahan aturan mengenai Pakaian Dinas Harian (PDH) PNS dan ASN menjadi bagian penting dari pembaruan kebijakan kepegawaian pemerintah pada tahun 2024–2025. Pemerintah menegaskan kembali bahwa seragam bukan hanya simbol formalitas, melainkan cerminan profesionalisme, etika kerja, dan identitas pelayanan publik. Melalui sejumlah regulasi seperti Permenpan RB No. 7 Tahun 2021.
Tentang pakaian dinas ASN dan surat edaran pembaruan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2024, setiap instansi kini diwajibkan menyesuaikan pedoman penggunaan PDH secara seragam di seluruh daerah. Aturan terbaru ini menetapkan jenis pakaian, warna, atribut, dan jadwal pemakaian PDH yang harus dipatuhi oleh PNS maupun PPPK.
Misalnya, PDH warna khaki atau krem digunakan pada hari kerja Senin–Selasa, PDH putih pada Rabu, dan batik atau tenun daerah pada Kamis–Jumat sebagai bentuk pelestarian budaya lokal. Pemerintah juga menegaskan bahwa atribut seperti tanda pengenal, logo instansi, dan lencana korpri wajib dikenakan selama jam kerja. Selain itu, penegakan disiplin berpakaian kini diawasi lebih ketat melalui sistem kehadiran elektronik dan evaluasi rutin oleh pejabat kepegawaian.
Tujuannya untuk memperkuat citra aparatur negara yang berwibawa, tertib, dan mudah dikenali oleh masyarakat saat memberikan layanan publik. Dengan aturan terbaru ini, penampilan ASN di tempat kerja diharapkan semakin profesional, seragam, dan mencerminkan semangat pelayanan negara yang modern dan berintegritas.
Baca Juga : Peraturan Gaji Pensiunan PNS Terbaru
Rincian PDH Apa yang Umum Diatur?
Dalam konteks Aturan Terbaru Tentang PDH PNS: Penampilan ASN di Tempat Kerja (update dan data terbaru), pemerintah menegaskan kembali bahwa keseragaman dan kerapian pakaian dinas merupakan bagian dari citra pelayanan publik yang profesional. PDH tidak hanya berfungsi sebagai identitas ASN, tetapi juga sebagai sarana membangun disiplin, etika kerja.
Dan kesetaraan di antara pegawai pemerintah. Berdasarkan pedoman dari Kementerian PANRB dan BKN tahun 2024–2025, beberapa aspek penting kini diatur secara lebih rinci agar pelaksanaan di setiap instansi dan daerah tetap konsisten. Berikut rincian umum yang diatur dalam ketentuan PDH ASN:
- Jenis dan Komponen PDH
Pakaian Dinas Harian terdiri atas atasan kemeja dan bawahan celana atau rok berwarna sesuai ketentuan. Warna umum yang digunakan adalah khaki atau krem untuk PNS dan PPPK, disesuaikan dengan logo dan atribut instansi masing-masing. - Hari dan Jadwal Pemakaian
Pemerintah menetapkan jadwal harian penggunaan PDH untuk menjaga keseragaman, misalnya:- Senin–Selasa: PDH warna khaki atau krem.
- Rabu: PDH putih lengkap dengan atribut.
- Kamis–Jumat: Batik, tenun, atau pakaian khas daerah untuk mendukung pelestarian budaya lokal.
- Atribut dan Identitas ASN
ASN wajib mengenakan tanda pengenal (ID card), papan nama, dan pin korpri atau logo instansi selama jam kerja. Atribut ini berfungsi memperkuat transparansi dan memudahkan masyarakat mengenali pejabat pelayanan publik. - Kerapian dan Ketentuan Teknis
Seragam PDH harus dalam kondisi bersih, rapi, dan disetrika dengan baik. Sepatu berwarna hitam dan kaus kaki wajib digunakan sesuai aturan kedinasan. Pemakaian aksesori tambahan yang tidak sesuai ketentuan dilarang untuk menjaga kesan profesional. - Pengadaan dan Tanggung Jawab Instansi
Setiap instansi bertanggung jawab mengatur pengadaan PDH bagi pegawai sesuai kemampuan anggaran. Pemerintah menekankan transparansi dalam proses pengadaan agar tidak terjadi penyimpangan administratif. - Sanksi Disiplin
Pegawai yang tidak mematuhi aturan PDH dapat dikenai teguran tertulis atau sanksi administratif ringan sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Tujuannya bukan untuk menghukum, tetapi untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan.
Melalui rincian aturan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa penampilan ASN di tempat kerja mencerminkan nilai-nilai integritas, kedisiplinan, dan pelayanan prima. Seragam yang seragam dan tertib diharapkan memperkuat citra aparatur negara yang modern dan profesional di mata masyarakat.
Statistik ASN dan Data CPNS Terbaru
Dalam konteks Aturan Terbaru Tentang PDH PNS: Penampilan ASN di Tempat Kerja (update dan data terbaru), pembaruan kebijakan mengenai pakaian dinas tidak bisa dilepaskan dari perkembangan jumlah dan komposisi aparatur sipil negara di Indonesia. Data statistik terkini menunjukkan dinamika signifikan pada jumlah ASN, distribusi PNS dan PPPK, serta perkembangan rekrutmen CPNS tahun 2024 yang hasilnya dirilis sepanjang tahun 2025.
Informasi ini menjadi dasar pemerintah dalam menata kebijakan kepegawaian, termasuk penyeragaman PDH agar tetap relevan dengan jumlah pegawai yang semakin besar dan beragam. Berikut data dan fakta terbaru berdasarkan laporan resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) per September 2025 dan Kementerian PANRB:
- Jumlah Total ASN Nasional
Berdasarkan data BKN, total ASN di Indonesia mencapai sekitar 5,36 juta orang. Dari jumlah tersebut, 3,63 juta merupakan PNS (sekitar 68%) dan 1,72 juta adalah PPPK (sekitar 32%). Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan pada formasi PPPK dibanding tahun sebelumnya, sejalan dengan program pemerintah memperluas status kepegawaian non-PNS menjadi ASN tetap. - Sebaran ASN Berdasarkan Instansi
- Sekitar 67% ASN bekerja di pemerintah daerah, mencakup provinsi, kabupaten, dan kota.
- Sekitar 33% ASN berada di instansi pusat, termasuk kementerian dan lembaga negara.
Data ini menjadi dasar pemerintah menyesuaikan kebijakan PDH agar tidak hanya berlaku seragam di pusat, tetapi juga dapat disesuaikan secara kultural di daerah melalui surat edaran masing-masing kepala daerah.
- Rekrutmen CPNS dan PPPK Tahun 2024 (Diumumkan 2025)
Seleksi ASN 2024 mencatat lebih dari 2,8 juta pelamar, dengan formasi yang mencakup tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Dari jumlah tersebut, sebagian besar peserta mengikuti seleksi Computer Assisted Test (CAT) yang hasilnya diumumkan bertahap sepanjang 2025. Pemerintah juga memastikan integrasi antara formasi CPNS dan PPPK untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik di seluruh sektor. - Proporsi ASN Muda dan Regenerasi Pegawai
Data terbaru menunjukkan peningkatan jumlah ASN berusia di bawah 35 tahun, mencapai sekitar 22% dari total pegawai aktif. Pemerintah menilai tren ini sebagai momentum penting untuk memperkuat budaya kerja baru, termasuk penerapan disiplin berpakaian dan etika kerja yang konsisten di kalangan generasi ASN muda. - Keterkaitan Data dengan Kebijakan PDH
Bertambahnya jumlah ASN, khususnya PPPK, membuat pemerintah perlu memperbarui pedoman PDH agar seluruh aparatur—baik PNS maupun PPPK—memiliki standar penampilan yang sama. Tujuannya agar masyarakat tidak lagi membedakan status pegawai berdasarkan seragam, melainkan menilai kinerja dan profesionalismenya.
Melalui data terbaru ini, pemerintah menegaskan pentingnya konsistensi penerapan PDH di seluruh lini birokrasi. Seragam yang rapi, identitas yang jelas, dan penampilan yang seragam menjadi bagian dari strategi reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang modern, transparan, dan terpercaya.
Implikasi Praktis bagi ASN
Dalam konteks Aturan Terbaru Tentang PDH PNS: Penampilan ASN di Tempat Kerja (update dan data terbaru), penerapan pedoman baru mengenai pakaian dinas memiliki dampak langsung terhadap pola kerja, kedisiplinan, dan citra profesional aparatur negara. Pemerintah tidak hanya menekankan aspek seragam sebagai simbol keseragaman, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan budaya kerja yang tertib dan berintegritas.
Dengan jumlah ASN yang terus meningkat dan beragamnya latar belakang pegawai, penegakan aturan PDH diharapkan mampu menyatukan identitas pelayanan publik di seluruh instansi, baik pusat maupun daerah. Berikut beberapa implikasi praktis yang perlu diperhatikan oleh setiap ASN dalam menjalankan aturan terbaru tersebut:
- Kepatuhan terhadap Pedoman Instansi
ASN wajib memahami dan mematuhi seluruh pedoman berpakaian yang ditetapkan oleh instansi masing-masing. Setiap instansi dapat memiliki surat edaran pelaksana yang menyesuaikan dengan karakter daerah, namun tetap berpedoman pada regulasi nasional dari Kementerian PANRB dan BKN. - Kedisiplinan dan Ketertiban Penampilan
ASN harus memastikan PDH dikenakan sesuai jadwal dan dalam kondisi rapi, bersih, serta lengkap dengan atribut resmi. Disiplin berpakaian menjadi salah satu indikator evaluasi kedisiplinan kehadiran dan kinerja pegawai yang kini diintegrasikan dengan sistem presensi elektronik. - Konsistensi Identitas Pelayanan Publik
Atribut seperti tanda pengenal, pin Korpri, serta logo instansi menjadi bagian penting untuk menjaga transparansi identitas pegawai di mata masyarakat. Penegasan identitas ini membantu publik mengenali petugas resmi pemerintah dan meningkatkan kepercayaan dalam layanan publik. - Penguatan Etika dan Profesionalisme
Penampilan ASN yang rapi dan sesuai ketentuan mencerminkan etika kerja yang baik. Pemerintah menekankan bahwa seragam bukan sekadar pakaian formal, melainkan simbol dedikasi dan tanggung jawab terhadap jabatan yang diemban. - Tanggung Jawab terhadap Pengadaan PDH
Instansi diharapkan mengelola pengadaan PDH secara transparan, sedangkan ASN perlu menjaga dan merawat pakaian dinas dengan baik. Penggunaan anggaran untuk pengadaan seragam diawasi ketat agar efisien dan sesuai prinsip akuntabilitas publik. - Peningkatan Citra ASN di Masyarakat
Penampilan yang seragam dan profesional berdampak pada persepsi publik terhadap kinerja ASN. Masyarakat akan lebih percaya dan merasa terlayani dengan baik jika aparatur tampil disiplin dan tertib dalam berpakaian. - Sanksi dan Pembinaan Disiplin
Pelanggaran terhadap ketentuan PDH dapat dikenai sanksi administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Sanksi diberikan secara proporsional untuk membina kesadaran pegawai, bukan semata-mata untuk menghukum.
Dengan memahami implikasi praktis ini, ASN diharapkan tidak hanya mematuhi aturan secara formal, tetapi juga menghayati makna di balik penerapan PDH sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional. Seragam yang digunakan setiap hari menjadi wujud nyata dedikasi ASN dalam menjaga kehormatan dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Rekomendasi Kebijakan Singkat untuk Instansi
Dalam konteks Aturan Terbaru Tentang PDH PNS: Penampilan ASN di Tempat Kerja (update dan data terbaru), keberhasilan penerapan kebijakan tidak hanya bergantung pada pegawai, tetapi juga pada peran aktif instansi pemerintah sebagai pengelola manajemen ASN. Pemerintah pusat melalui Kementerian PANRB dan BKN menekankan pentingnya sinergi antara regulasi nasional dan pelaksanaan teknis di lapangan.
Setiap instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pedoman PDH dijalankan secara konsisten, efisien, dan sesuai nilai-nilai profesionalisme ASN. Berikut beberapa rekomendasi kebijakan singkat yang dapat diterapkan oleh instansi pemerintah:
- Standarisasi Pedoman Berpakaian di Lingkungan Instansi
Instansi perlu menetapkan pedoman berpakaian yang seragam sesuai regulasi nasional dan memastikan seluruh unit kerja memahami jadwal serta ketentuan penggunaan PDH, PDL, dan pakaian adat daerah. - Sosialisasi dan Edukasi Berkelanjutan
Adakan sosialisasi rutin, baik melalui surat edaran, intranet, maupun kegiatan apel pagi, untuk menjelaskan aturan dan makna di balik PDH. ASN perlu memahami bahwa seragam adalah bagian dari etika profesi, bukan sekadar kewajiban administratif. - Pengawasan dan Evaluasi Disiplin Berpakaian
Lakukan evaluasi berkala terhadap kepatuhan ASN dalam mengenakan PDH melalui sistem absensi elektronik dan pengawasan langsung. Hasil penilaian bisa menjadi salah satu indikator dalam evaluasi kinerja pegawai. - Transparansi Pengadaan Seragam
Pastikan proses pengadaan PDH dilakukan dengan prinsip transparansi dan efisiensi anggaran. Gunakan mekanisme yang akuntabel agar tidak menimbulkan persepsi negatif terkait penggunaan dana kepegawaian. - Fasilitasi Variasi Kultural dan Kearifan Lokal
Berikan ruang bagi pegawai untuk mengenakan pakaian batik, tenun, atau pakaian khas daerah pada hari tertentu. Kebijakan ini tidak hanya memperkaya identitas ASN, tetapi juga mendukung pelestarian budaya nasional di lingkungan kerja. - Pemberian Penghargaan dan Pembinaan Disiplin
Instansi dapat memberikan apresiasi bagi pegawai yang menunjukkan keteladanan dalam disiplin berpakaian. Sebaliknya, bagi yang melanggar, berikan pembinaan secara persuasif sebelum menjatuhkan sanksi sesuai PP No. 94 Tahun 2021. - Integrasi PDH dengan Citra Layanan Publik Modern
Penampilan ASN yang seragam dan rapi merupakan bagian dari strategi reformasi birokrasi. Instansi dapat memanfaatkan media digital untuk menampilkan citra ASN modern yang berintegritas, disiplin, dan profesional.
Baca Juga : Perbedaan CPNS Kementerian Pusat dan Daerah Mana yang Lebih Cocok?
Dengan menerapkan rekomendasi ini, instansi pemerintah dapat memastikan bahwa aturan PDH bukan hanya formalitas, melainkan bagian nyata dari transformasi budaya kerja ASN. Seragam yang tertib dan konsisten akan memperkuat citra aparatur negara sebagai pelayan publik yang beretika, modern, dan terpercaya.
Program Value Jadi ASN 2026
“Value Tanpa Batas, Kerjakan Sampai Tuntas, Dijamin Hasil Puas”
📋 Cara Membeli dengan Mudah:
- Unduh Aplikasi JadiASN: Temukan aplikasi JadiASN di Play Store atau App Store, atau akses langsung melalui website.
- Masuk ke Akun Anda: Login ke akun JadiASN Anda melalui aplikasi atau situs web.
- Pilih Paket yang Cocok: Dalam menu “Beli”, pilih paket bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pastikan untuk melihat detail setiap paket.
- Gunakan Kode Promo: Masukkan kode “BELAJARCPNS” untuk mendapat diskon spesial sesuai poster promo
- Gunakan Kode Afiliasi: Jika Anda memiliki kode “RES128”, masukkan untuk diskon tambahan.
- Selesaikan Pembayaran: Pilih metode pembayaran dan selesaikan transaksi dengan aman.
- Aktivasi Cepat: Paket Anda akan aktif dalam waktu singkat setelah pembayaran berhasil.
Ayoo Download Aplikasi JadiAsn karena banyak sekali yang bisa kamu dapatkan agar kalian CEPAT TERLATIH dengan Soal CPNS 2026!!!
- Dapatkan ribuan soal CPNS dengan pembahasan yang mudah dipahami, berupa video dan teks
- Live Class Gratis (Berlajar Bareng lewat Zoom)
- Materi-materi CPNS terupdate
- Ratusan Latsol CPNS terupdate
- Puluhan paket Simulasi CPNS terupdate
- dan masih banyak lagi yang lainnya
Cocok banget untuk yang ingin jadi PNS, Berlatih dengan cepat hanya pakai buku-buku CPNS 2026 Terpercaya
📋 Keuntungan Buku CPNS 2026
- ✅Tersedia ribuan soal Tes CPNS (sudah sesuai sistem terbaru)
- ✅Materi materi SKD sudah sesuai FR CPNS
- ✅Tersedia Video pembahasan tiap soalnya
Selain ini Kalian akan mendapatkan Keuntungan
1. Program Premium Gratis selama 7 Hari
Kamu bisa mengakses premium di Aplikasi JadiASN secara gratis selama 7 hari pastinya akan membantu kamu memaksimalkan sistem pembelajaran karena mengkolaborasikam online dan offline lewat buku.
2. 20x live class zoom materi dan bahas soal CPNS
Dilakukan setiap hari senin-jumat pukul 19.00 – 20.00 WIB dimana link zoom tersedia di aplikasi jadiasn menu live class
3. 5 Paket simulasi CPNS
Simulasi yang disesuaikan dengan ujian aslinya dari jumlah soalnya, waktu pengerjaannya, kisi-kisi materi sesuai dengan pemerintah dengan fitur sebagai berikut :
✅Terdapat Analisis peluang kelolosan dengan nilai ambang batas
✅Terdapat Analisis Kecepatan jawab soal
✅Terdapat Analisis salah dan benar
✅Bisa diakses via laptop/PC lewat web
✅Grafik perkembangan skor simulasi
✅Ranking nasional, provinsi, kabupaten
✅Pembahasan teks bisa didownload dan diprint
✅Simulasi berwaktu sesuai format Ujian Tesnya
✅Skor keluar real time
✅Soal bisa didownload dan diprint
✅Video pembahasan dan teks pembahasan
✅Zoom out/ in tampilan soal
4. 20 Paket Latihan soal CPNS
Fitur untuk berlatih soal-soal CPNS dengan sistem 10 soal 10 menit yang memiliki fitur yang sama dengan fitur simulasi CPNS
✅buku cpns 2023 2024
✅buku cpns terlengkap 2024
✅buku cpns 2022 recommended
✅buku cpns terupdate 2024
✅buku cpns bumn 2024
✅buku cpns kemenkumham
✅buku cpns perawat 2024
✅buku cpns kemenkumham 2024
✅buku cpns kejaksaan 2024
Pendapatmu sangat berarti bagi kami! Klik link berikut untuk memberikan feedback dan bantu kami menjadi lebih baik lagi https://bit.ly/FeedbackArtikelJadiASN
